Baca perlahan. Catatan ini ditulis untuk dinikmati, bukan untuk diselesaikan secepat mungkin.

Oleh: Budiarman Warpu
Setiap musim kemarau, Indonesia seperti memiliki tradisi yang terus berulang: asap datang, pemerintah rapat, aparat memadamkan, masyarakat mengeluh, lalu hujan turun dan persoalan dianggap selesai.
Padahal, karhutla bukan sekadar persoalan api. Di baliknya ada persoalan lahan, ekonomi, kewenangan dan kepentingan.
Pada 2024 setidaknya ada 376.805 hektare luas karhutla. Kemudian turun menjadi sekitar 213.984 hektare pada 2025. Penurunan ini menunjukkan upaya pemerintah mulai membuahkan hasil. Patroli, pemantauan hotspot, water bombing, operasi modifikasi cuaca dan penegakan hukum terus dilakukan.
Penanganan karhutla melibatkan banyak lembaga: pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, hingga kementerian terkait. Masing-masing memiliki kewenangan, dan data.
Namun apa jawaban dari pertanyaan mengapa api terus kembali? Memang, tidak semua kebakaran adalah hasil pembakaran yang disengaja. Ada faktor alam, kelalaian dan aktivitas masyarakat. Tetapi pembukaan lahan dengan api memiliki satu keunggulan: murah. Karena itu, penyelidikan seharusnya tidak berhenti pada orang yang memegang korek atau membuang putung rokok sembarangan di hutan.
Kita terkadang sangat sibuk mencari siapa yang menyalakan api, tetapi kurang serius menelusuri siapa yang mendapatkan keuntungan setelah lahan terbakar.
Harus ditelusuri pula: siapa yang menguasai lahan, untuk apa lahan digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah nilai ekonominya berubah setelah kebakaran?
Di sinilah ironi karhutla muncul. Negara mengeluarkan biaya untuk memadamkan api. Masyarakat menanggung asap dan risiko kesehatan. Lingkungan menanggung kerusakan. Tetapi keuntungan ekonomi dari perubahan fungsi lahan bisa saja dinikmati pihak lain.
Karena itu, keberhasilan pemerintah jangan hanya diukur dari berapa hektare api berhasil dipadamkan, tetapi juga dari berapa banyak kebakaran berhasil dicegah dan berapa jauh rantai keuntungan di balik pembakaran berhasil dibongkar.
Sebab kalau hukum hanya menemukan tangan yang memegang korek, tetapi tidak menemukan tangan yang menikmati hasil setelah hutan menjadi abu, maka masalah sebenarnya belum selesai.
Asap tidak pernah mengaku siapa yang membakar. Tetapi negara seharusnya mampu menemukan siapa yang memanen keuntungan dari abu.
Kalau tidak, setiap kemarau kita hanya mengulang siklus yang sama, api menyala, pemerintah rapat, masyarakat menghirup asap, dan bisnis asap semakin menjanjikan keuntungan, dan tutup sementara ketika musim hujan.
— akhir catatanLihat tulisan lain dari Penulis Notesku